Wakil Gubernur Sumut Surya
MEDAN,-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi isu prioritas dunia internasional.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya usai menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kantor Gubernur Sumut, Senin (14/9/2026).
“SKB ini menjadi payung hukum dan landasan regulasi dalam perencanaan. SKB tiga menteri tentang Ruang Bersama Indonesia ini juga untuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara,” ujar Surya.
Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat, pada 2025 sebanyak 1.975 perempuan dan anak di Sumatera Utara menjadi korban kekerasan.
Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding 2024 yang berjumlah 1.822 korban.
Dari total korban kekerasan 2025, sebanyak 68,8 persen di antaranya merupakan anak-anak. Rinciannya 905 anak perempuan, 455 anak laki-laki, dan 615 perempuan dewasa.
Penandatanganan SKB Tiga Menteri tentang RBI dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
“SKB tersebut menjadi dasar penganggaran program perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa/kelurahan secara nasional,” kata Surya.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, SKB Tiga Menteri tentang Ruang Bersama Indonesia bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Masalah perlindungan perempuan juga menjadi isu nasional. Di PBB juga menjadi isu utama. Indonesia dalam berbagai visi dan misi Bapak Presiden juga menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak,” ucap Tito.
Seluruh pemerintah daerah di Indonesia diharapkan memasukkan program Ruang Bersama Indonesia dalam program kerja pada 2027, jelas Tito.
Reporter: HENI SUSANTI
