Alqeis Abuya Tubagus Mulyadi Mawahib Alqodim Albantany bersama Presiden Partai PADI
Globalinformasi.co.id, JAKARTA,- Kehadiran tokoh agama yang hadir K.H. Alqeis Abuya Tubagus Mulyadi Mawahib Alqodim Albantany dalam acara penandatanganan legalitas Partai Amanat Demokrasi Indonesia atau disebut PADI di Jakarta membuat para anggota yang hadir terkesima melihatnya pada Kamis, 13 Februari 2025.
K.H. KH Abuya Syar’i Ciomas adalah seorang ulama asal Banten yang lahir pada 8 Oktober 1870. Beliau seangkatan dengan pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyeikh Hasyim Asy’ari.
“Ramadhan Djamil selaku presiden Partai PADI menunggu kehadiran K.H Abuya untuk mendapatkan ridho dan doa untuk keselamatan serta kesejahteraan bangsa Indonesia,” imbuhnya.
Alqeis Abuya Tubagus Mulyadi Mawahib Alqodim Albantany dan Kyai Magribi
Para tamu undangan berjumlah 25 orang ikut mendatangani sebagai saksi yang hadir untuk melegalkan kepengurusan sebagai pendiri serta disahkan ke notaris. Acara ini berlangsung di Hotel Horison Balirung Jakarta dengan bersalaman dengan mengesahkan dokumen perjalanan Partai Amanat Demokrasi Indonesia atau PADI dan melihat lebih dekat ada juga berswafoto dengan K.H. Alqeis Abuya Tubagus Mulyadi Mawahib Alqodim Albantany.
“Widi Penanjung seorang budayawan Jawa Barat dan pencetus naskah Partai PADI mengapresiasi kehadiran K.H. Abuya. Dalam kesempatan itu juga si Prof panggilan akrabnya melihat dengan jelas kehadiran sosok ulama besar ikut hadir dalam acara penandatanganan legalitas,” katanya.
Pada kesempatan itu beberapa anggota yang hadir dari DPD provinsi Papua ikut menandatangani legalitas sebagai pendiri. “Hans menuturkan bahwa kehadiran bersama rombongan sangat berarti dan mengetahui perjalanan Partai dengan bertemu presiden PADI Ramadhan Djamil serta kedatangan ulama terkenal K.H. Abuya,” tuturnya.
K.H. Alqeis Abuya Tubagus Mulyadi Mawahib Alqodim Albantany menuturkan “Perjalanan PADI masih banyak lika liku dalam perjalanan untuk menjadi Partai kebanggaan rakyat se-Nusantara. Sehingga untuk membuat suatu organisasi harus kuat pondasi di kepengurusan pusat untuk menuju Indonesia yang maju dan berkembang,” tutupnya.
HELMI, S.Kom
